Sentralinfo.com, Jakarta – Wakil Ketua MPR RI, Eddy Soeparno, mengingatkan pemerintah agar berhati-hati dalam merancang kebijakan baru terkait penggunaan etanol sebagai campuran bahan bakar minyak (BBM). Ia menegaskan, kebijakan yang bertujuan baik untuk mengurangi ketergantungan energi fosil jangan sampai justru berujung pada ketergantungan impor etanol.

Tujuan kita mengurangi impor BBM, bukan menggantinya dengan impor etanol. Jadi perlu dikaji benar apakah kapasitas produksi dalam negeri sudah siap,” ujar Eddy, dikutip dari Ambisius News, Jumat (11/10/2025).

Pemerintah melalui Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) tengah menyiapkan kebijakan mandatori pencampuran 10 persen etanol (E10) dalam bensin, sejalan dengan rencana transisi energi bersih dan pengurangan emisi karbon. Namun, kebijakan itu menuai catatan dari berbagai kalangan legislatif.

Menkeu Bongkar Dana Pemerintah Rp 285,6 Triliun Dalam Bentuk Deposit Berjangka

Menurut Eddy, produksi etanol nasional masih terbatas karena bahan baku utama seperti tebu dan singkong belum dikelola secara maksimal. “Kita harus memastikan kapasitas produksi bioetanol di dalam negeri mencukupi sebelum kebijakan itu dijalankan. Kalau tidak, maka tujuan kemandirian energi bisa meleset,” ujarnya.

Peringatan senada disampaikan sejumlah anggota DPR yang meminta pemerintah melakukan kajian keekonomian secara komprehensif sebelum menerapkan program E10. Mereka menilai, jika pasokan domestik tidak memadai, kebijakan tersebut justru dapat menambah beban subsidi dan melemahkan industri energi nasional.

Sebelumnya, Menteri Investasi Bahlil Lahadalia menyebut pemerintah berkomitmen mendorong energi hijau dengan menjadikan etanol 10 persen (E10) sebagai standar bahan bakar nasional. Presiden Prabowo disebut telah menyetujui kebijakan tersebut untuk mengurangi impor bensin dan meningkatkan nilai tambah produk pertanian dalam negeri.

Misbakhun Menegaskan Kepada Menkeu Agar Memperkuat Koordinasi Antar Kementerian Bukan Mengomentari

Namun, kalangan parlemen meminta agar kebijakan itu tidak terburu-buru diterapkan sebelum kesiapan pasokan dan harga di pasar domestik benar-benar stabil.

“Pemerintah harus mengutamakan kepentingan nasional. Jangan sampai kebijakan hijau malah menimbulkan masalah baru,” tutup Eddy.