Sentralinfo.com, Jakarta – Pertamina Patra Niaga bersama Bank Indonesia (BI) resmi berkolaborasi menerapkan sistem pembayaran digital QRIS (Quick Response Code Indonesian Standard) di pangkalan elpiji 3 kilogram. Program ini mulai diuji coba di Kota Semarang, Jawa Tengah, sebagai langkah awal menuju digitalisasi transaksi distribusi LPG subsidi.

Langkah inovatif ini menjadi bagian dari upaya meningkatkan transparansi harga, menjamin akurasi penyaluran subsidi, sekaligus mendorong literasi keuangan digital di kalangan masyarakat dan pelaku usaha kecil.

Menurut Corporate Secretary Pertamina Patra Niaga, Irto Ginting, penerapan QRIS di pangkalan LPG 3 kg mempermudah pelanggan melakukan pembayaran nontunai dan meminimalkan potensi penyimpangan harga di tingkat pengecer.

“Transaksi melalui QRIS memastikan pembayaran sesuai Harga Eceran Tertinggi (HET), sekaligus mempercepat proses transaksi dan pencatatan penjualan secara real-time,” ujar Irto dikutip dari Media Indonesia, Rabu (8/10/2025).

Bank Indonesia, yang menjadi mitra strategis dalam proyek ini, memberikan dukungan penuh melalui penerapan MDR (merchant discount rate) 0 persen, sehingga pangkalan tidak dibebani biaya administrasi atas transaksi QRIS.

Kepala Kantor Perwakilan BI Jawa Tengah, Rahmat Dwisaputra, menjelaskan bahwa digitalisasi di sektor energi rakyat merupakan bagian dari misi besar BI untuk memperluas penggunaan QRIS hingga ke level mikro.

“Kami ingin memastikan semua lapisan masyarakat dapat menikmati manfaat digitalisasi, termasuk para pemilik pangkalan LPG dan konsumen di daerah,” ungkap Rahmat seperti dikutip Detik.com.

Dalam tahap awal uji coba, tercatat lebih dari 3.300 pangkalan elpiji di Kota Semarang telah terdaftar menggunakan QRIS, dengan volume transaksi harian mencapai sekitar 87 ribu transaksi per hari. Salah satu pangkalan percontohan adalah milik Budi Ningsih di Kelurahan Pekunden Tengah, Semarang, yang melayani pembelian gas elpiji 3 kg seharga Rp18.000 melalui pembayaran QRIS.

Langkah ini disambut positif oleh masyarakat. Selain memudahkan transaksi tanpa uang tunai, sistem ini juga dinilai dapat menekan praktik penjualan di atas HET dan memperkuat pengawasan distribusi LPG subsidi oleh Pertamina.

Meski demikian, sejumlah tantangan masih dihadapi, seperti keterbatasan jaringan internet di daerah pinggiran serta tingkat literasi digital sebagian pemilik pangkalan dan konsumen. Namun, Pertamina memastikan akan memperluas pelatihan dan dukungan teknis untuk memastikan keberlanjutan program ini.

“Kami optimistis sistem pembayaran digital ini akan membantu distribusi LPG 3 kg lebih transparan, efisien, dan tepat sasaran,” tutup Irto.