Sentralinfo.com, Jakarta – Partai-partai politik nonparlemen membentuk Sekretariat Bersama (Sekber) Gerakan Kedaulatan Suara Rakyat. Dilansir ANTARA, Kamis (25/9/2025), pengumuman dilakukan oleh salah satu ketua umum parpol nonparlemen yakni Oesman Sapta Odang (OSO) dari Hanura, di Jakarta pada Rabu (24/9/2025) malam.
“Malam ini telah diputuskan berdirinya Sekber Gerakan Kedaulatan Suara Rakyat dari 12 partai (nonparlemen), sembilan partai yang hadir. Yang lain nanti mau menyusul silakan, untuk bergabung dalam rangka membangun sesuatu yang dapat memberikan nilai suara rakyat berdaulat untuk kepentingan rakyat di tahun 2029 yang akan datang,” kata OSO
Sembilan parpol tersebut yakni Partai Hanura, PBB, Partai Buruh, Perindo, PKN, Prima, PPP, Partai Berkarya, dan Partai Ummat.
Ia mengatakan struktur kepengurusan Sekber Gerakan Kedaulatan Suara Rakyat akan diumumkan pekan depan dan enggan memberikan bocoran mengenai siapa yang akan menduduki kursi ketua Sekber. “(Ketuanya) rahasia. Nanti kami umumkan setelah strukturnya terbentuk. Insya Allah dalam waktu paling lama 7 hari,” kata OSO.
OSO mengatakan salah satu tujuan pembentukan sekber itu adalah mengawal jalannya proses hukum penghapusan parliamentary threshold (PT) atau ambang batas suara untuk mendapatkan kursi di DPR RI. “PT nol persen itu merupakan sesuatu demokrasi dan akhlak yang juga harus dihayati oleh semua anak bangsa,” ujar OSO
Lebih lanjut OSO mengatakan saat ini ada 17 juta suara rakyat yang tidak terwakili di DPR RI karena mekanisme parlementary threshold. “Sayang ini suara hilang milik rakyat di sini tercatat 17.304.303 suara rakyat hilang atau tidak terwakili di DPR RI,. Penghilangan 17.304.303 itu suara rakyat karena PT bukan sekadar statistik elektoral tetapi kejahatan representasi pelanggaran atas asas kedaulatan rakyat dan penyimpangan teori prinsip demokrasi” tutur OSO
