Sentralinfo.com, Jakarta – Ketua Umum Partai Golkar sekaligus Menteri Investasi, Bahlil Lahadalia, menegaskan bahwa Golkar bukan partai yang lahir untuk menjadi oposisi. Menurutnya, sejak awal berdirinya, Golkar memang ditakdirkan sebagai bagian dari kekuasaan yang berfungsi menjaga stabilitas politik dan pembangunan nasional.
“Golkar dari lahir memang tidak pernah jadi oposisi. Golkar ini instrumen kekuasaan, bukan partai perlawanan,” ujar Bahlil dalam pidato internal partai, dikutip dari Kumparan, Sabtu (5/10/2025).
Bahlil bahkan menyindir, jika ada Ketua Umum Golkar yang mencoba menjadi oposisi, maka itu hanya sekadar uji keberanian.
“Kalau ada Ketum Golkar yang mau jadi oposisi, itu namanya uji nyali. Karena nggak ada budaya seperti itu di Golkar,” tegasnya.
Sejak masa Orde Baru, Golkar dikenal sebagai partai penguasa yang menjadi penopang rezim Soeharto. Setelah reformasi, partai berlambang pohon beringin itu tetap mempertahankan kedekatannya dengan pemerintahan yang berkuasa, baik di era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono maupun Joko Widodo.
Kini, di bawah kepemimpinan Bahlil, arah politik Golkar dinilai tak berubah: tetap berada di lingkar kekuasaan. Menurut pengamat yang dikutip BenarNews, terpilihnya Bahlil secara aklamasi sebagai Ketum Golkar mencerminkan lemahnya kompetisi gagasan di internal partai.
“Aklamasi ini menandakan kemunduran demokrasi internal,” tulis laporan BenarNews (21/8/2024).
Sementara itu, sejumlah pihak mengkritik pernyataan Bahlil yang menegaskan bahwa Golkar tak punya budaya oposisi. Fajar.co.id melaporkan, pandangan tersebut dinilai mencerminkan mentalitas partai yang terlalu pragmatis dan haus kekuasaan.
“Kalau setiap pemerintahan harus ada kader Golkar di dalamnya, berarti partai ini tidak punya prinsip ideologis yang jelas,” tulis laporan itu.
Namun, Bahlil menilai kedekatan Golkar dengan pemerintahan justru bagian dari tanggung jawab historis untuk menjaga stabilitas bangsa. “Kita bukan cari kekuasaan, tapi memastikan pemerintahan berjalan stabil dan pembangunan berlanjut,” ujarnya.
Meski jarang menjadi oposisi, Partai Golkar pernah menyatakan kesiapan untuk itu. Pada 2014, Mahyudin, politikus senior Golkar, sempat menegaskan kesiapan partai berada di luar pemerintahan jika tak diajak bergabung.
“Golkar sangat siap menjadi oposisi jika tidak dilibatkan dalam kabinet,” katanya, dikutip dari Antara (2014).
Pernyataan Bahlil kini kembali memicu perdebatan tentang arah dan identitas Golkar di tengah peta politik baru di bawah pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.
Tinggalkan Balasan
Anda harus masuk untuk berkomentar.