Sentralinfo.com, Jakarta – Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan bahwa pemerintah tetap akan memotong anggaran program Makan Bergizi Gratis (MBG) jika dana tersebut tidak terserap optimal hingga batas waktu yang ditentukan.
Pernyataan ini disampaikan sebagai respons atas permintaan Menteri Koordinator Bidang Maritim dan Investasi, Luhut Binsar Pandjaitan, yang sebelumnya meminta agar Kementerian Keuangan tidak memangkas anggaran MBG.
Kita tetap lihat sampai akhir Oktober. Kalau dia nggak nyerap, ya kami potong juga,” ujar Purbaya kepada wartawan di kawasan Monas, Jakarta, dikutip dari Sindonews, Senin (6/10/2025).
Luhut sebelumnya mengimbau agar pemerintah tidak terburu-buru memangkas anggaran MBG yang belum terserap, dengan alasan serapan dana program tersebut terus membaik dari bulan ke bulan.
“Serapan MBG sudah jauh lebih baik, jadi saya minta jangan dulu dipotong. Kita dorong dulu agar daerah bisa maksimalkan penyaluran,” kata Luhut, dikutip dari Detik.com (5/10/2025).
Namun, Purbaya menegaskan bahwa langkah pemotongan bukan bentuk penolakan terhadap program, melainkan bagian dari disiplin fiskal agar anggaran negara tidak menganggur.
“Ini soal tata kelola. Kalau nanti memang tersalurkan sepenuhnya, tentu tidak akan ada pemotongan. Tapi kalau tidak, dana itu harus dikembalikan untuk efisiensi,” jelasnya seperti dikutip dari Okezone.
Ia juga menyebut bahwa keputusan tersebut telah dikonsultasikan dengan Presiden Prabowo Subianto, yang disebutnya memahami pentingnya menjaga efisiensi anggaran nasional.
“Presiden oke saja, yang penting penggunaan uang negara harus jelas dan tepat sasaran,” ujar Purbaya.
Sementara itu, Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana menyebut bahwa pihaknya masih optimistis seluruh anggaran MBG bisa terserap sebelum akhir tahun.
“Kami sudah memperbaiki sistem penyaluran dan verifikasi mitra agar distribusi berjalan cepat. Realisasi sekarang sudah 34 persen dari total Rp 63 triliun,” kata Dadan, dikutip dari Detik.com.
Program MBG sendiri menjadi salah satu prioritas pemerintahan Prabowo untuk menekan angka stunting dan meningkatkan kualitas gizi anak-anak Indonesia. Namun, hingga awal Oktober, penyerapan anggaran masih dianggap lamban, terutama di sejumlah daerah.
Dengan demikian, ketegangan antara dua pejabat senior kabinet ini mencerminkan tarik-ulur antara kecepatan pelaksanaan program sosial dan disiplin pengelolaan fiskal negara.
Tinggalkan Balasan
Anda harus masuk untuk berkomentar.