Sentralinfo.com, Jakarta – Suasana di Kementerian Keuangan mendadak tegang. Sebanyak 18 gubernur dari berbagai provinsi bersama perwakilan 15 daerah lainnya mendatangi langsung kantor Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa di Jakarta. Mereka menyampaikan protes keras atas pemotongan dana transfer ke daerah (TKD) dalam rancangan anggaran tahun 2026.Senin (6/10/2025)
Dalam pertemuan itu, para kepala daerah menyoroti penurunan Dana Bagi Hasil (DBH) dan Dana Alokasi Umum (DAU) yang mencapai rata-rata 20–30 persen dibandingkan tahun sebelumnya.
“Dana transfer kami turun seperempat! Bagaimana daerah bisa jalan kalau terus disunat?”
Hal senada disampaikan Gubernur Maluku Utara Sherly Tjoanda yang mengungkapkan TKD provinsinya anjlok dari Rp 10 triliun menjadi Rp 6,7 triliun. “Angka ini tidak masuk akal kalau pemerintah pusat serius mau bangun pemerataan ekonomi,” katanya, dikutip dari DetikFinance.
Nama Bobby Nasution, Gubernur Sumatera Utara, juga disebut ikut dalam rombongan. Ia menyoroti potensi hambatan pembangunan infrastruktur akibat pemangkasan alokasi DBH.
Menanggapi protes itu, Menkeu Purbaya Yudhi Sadewa menilai permintaan daerah adalah hal wajar, namun menegaskan bahwa kemampuan fiskal APBN terbatas.
“Semua minta ditanggung pusat, itu manusiawi. Tapi APBN ada batasnya. Kita harus efisien,” ujar Purbaya, dikutip dari CNN Indonesia.
Setelah pertemuan, Kemenkeu berjanji melakukan evaluasi ulang terhadap rancangan TKD 2026. Hasilnya, pagu TKD akhirnya direvisi naik menjadi Rp 693 triliun dari rencana awal Rp 650 triliun.
Kemenkeu sebelumnya telah mengirim surat Nomor S-62/PK/2025 tertanggal 23 September 2025 kepada seluruh kepala daerah, memuat rancangan alokasi TKD tahun anggaran 2026, termasuk DBH, DAU, DAK, dan Dana Desa. Dokumen resmi itu bisa diakses di situs djpk.kemenkeu.go.id.
“Kami datang bukan menuntut lebih, hanya ingin keadilan anggaran untuk rakyat di daerah,” tutup Gubernur Sherly Tjoanda.
Tinggalkan Balasan
Anda harus masuk untuk berkomentar.